, Jakarta -Direktur Penting PT Nindya Karya (Persero) Indrajaja Manopol menjelaskan masalah berkaitan korupsi korporat adalah tanggung jawab manajemen korporat. Tetapi dia jadi Direktur Penting belum tahu apa langkah hukum yang akan diambil ke depan.
Kami lebih pilih untuk menghargai ketentuan hukum yang telah berjalan, serta berusaha melakukan perbaikan korporat supaya lebih baik , kata Indrajaja di Bogor, Sabtu, selesai hadiri jumpa keluarga BUMN.
Indrajaja memperjelas jika masalah korupsi korporat itu berlangsung pada menajemen dari tahun 2006 sampai 2011. Selain itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan jika masalah korupsi korporat PT Nindya Karya tidak ada efeknya pada manajemen sekarang.
Rini malah menghargai pada direksi sekarang yang sudah membuat perusahaan BUMN itu lebih baik dari beberapa tahun awalnya yang banyak alami kerugian.Ini ialah masalah berlangsung pada manajemen 2006, jadi bukan di kita saat ini. Yang saat ini malah gw angkat topi dibandingkan dahulu Nindya Karya minus tidak karuan, kata Rini dalam tempat yang sama.
Awalnya, KPK memutuskan satu Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yakni PT Nindya Karya serta satu perusahaan swasta PT Tuah Sejati jadi terduga masalah sangkaan tindak pidana korupsi.
Sesudah KPK lakukan proses pengumpulan info serta data, terhitung keinginan info pada beberapa faksi serta tercukupi bukti permulaan yang cukup, karena itu KPK lakukan penyelidikan sangkaan tindak pidana korupsi dengan terduga PT NK (Nindya Karya) serta PT TS (Tuah Sejati), kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Ke-2 perusahaan itu diolah dalam masalah sangkaan tindak pidana korupsi pada penerapan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada lokasi Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun budget 2006-2011.
Penyelidikan pada PT NK serta PT TS jadi terduga adalah peningkatan dari penyelidikan masalah dengan beberapa terduga awalnya, lebih Laode.
Baca berita yang lain mengenai Nindya Karya di .
PT Nindya Karya serta PT Tuah Sejati lewat Heru Sulaksono yang disebut Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara serta Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Gabung Operation disangka sudah lakukan tindakan menantang hukum serta salah gunakan kuasa untuk memperkaya diri kita.
Atau orang lain atau satu perusahaan berkaitan pekerjaan penerapan pembangunan dermaga bongkar pada Lokasi Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun budget 2006-2011 dengan nilai project seputar Rp793 miliar.
Rinciannya ialah pada 2004 sejumlah Rp 7 miliar (tidak ditangani pada 2004-2005 sebab musibah tsunami Aceh tetapi uang muka sudah diterima sebesar Rp 1,4 miliar, pada 2006 sejumlah Rp 8 miliar, pada 2007 sejumlah Rp 24 miliar, pada 2008 sejumlah Rp 124 miliar, pada 2009 sejumlah Rp 164 miliar, pada 2010 sejumlah Rp 180 miliar serta pada 2011 sejumlah Rp 285 miliar.
Disangka berlangsung kerugian keuangan negara seputar Rp 313 miliar dalam penerapan project pembangunan dermaga bongkar pada lokasi perdagangan bebas serta pelabuhan bebas Sabang, lebih Laode.
Dua korporasi ini disangka mendapatkan keuntungan beberapa Rp 94,58 miliar yang beresiko tidak bisa dikembalikan ke negara bila korporasi tidak diolah, papar Laode.
Baca berita yang lain mengenai Nindya Karya di .
ANTARA
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar